Pelajaran Untuk Penguasa Dari Kasus Misbakhun Agar Tidak Terulang

Anggota Komisi XI, Mukhamad Misbakhun | ISTIMEWA

Kasus yang menimpa mantan anggota DPR dan salah seorang inisiator Hak Angket Kasus Bank Century Mukhamad Misbakhun harus menjadi pelajaran bagi para penguasa, siapa pun. Tidak boleh ada lagi penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk "membungkam" anak bangsa yang kritis dan mengungkapkan sebuah kasus.

Dalam kasus Misbakhun yang telah terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalu, akhirnya Misbakhun menjadi tahanan dan diadili. Bahkan ia dinyatakan bersalah dan divonis penjara beberapa tahun.

Akan tetapi, setelah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK), Perkara yang bernomor 47 PK/PID.SUS/2012 ini langsung ditangani Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua, dengan anggota Mansyur Kertayasa dan M. Zaharuddin Utama.

Misbakhun yang sempat menjadi tersangka dalam kasus dugaan Letter of Credit (L/C) fiktif Bank Century pada tanggal 26 April 2010 silam yang membuat seolah-olah bahwa Misbakhun korupsi. 

Saat itu, Misbakhun yang merupakan anggota aktif Komisi XI dari Fraksi PKS tiba–tiba di tuduh menjadi dalang penebitan LC. Setelah kasus Misbakhun mencuat, Fraksi PKS langsung mengganti Misbakhun dengan Muhammad Firdaus.

Setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk mengakhiri kasus Misbakhun dan menyatakan Misbakhun tidak bersalah serta membebaskan secara murni dari semua tuduhannya itu.

Misbakhun juga sempat di curigai memiliki keterkaitan dengan mafia pajak oleh Denny Indrayana Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

Menanggapi hal tersebut, inisiator Angket Kasus Bank Century DPR, Andi Rahmat, menuding kasus Misbakhun dan masalah Misbakhun Korupsi diotaki oknum Satgas Antimafia Hukum.

"Memang intensi satgas ke situ, mengait-ngaitkan Misbakhun dengan segala kasus pajak," ujar Andi Rahmat di gedung DPR.

Sementara itu perihal masalah tudingan Misbakhun korupsi yang di pertanyakan kepada Polri yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka pernah menjadi pertanyaan, jika memang Misbakhun korupsi maka dirinya seharusnya di panggil untuk di lakukannya pemeriksaan, tapi ternyata tidak ada pemanggilan untuk perkara kasus Misbakhun ini.

Kejadian yang pernah menimpa Misbakhun atas Kasus Misbakhun sendiri seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi para politikus. Pencegahan penyalagunaan bagi para penguasa yang memanfaatkan kekuasaannya dengan niat "membungkam" anak bangsa yang kritis dan mengungkapkan sebuah kasus.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Misbakhun Menjadi Bukti Adanya Kriminalisasi Penguasa

Gambar
Anggota DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun (kedua kanan) | AKURAT.CO/Sopian Dalam kasus yang menimpa Mukhamad Misbakhun terkait bank Century, bukti adanya kriminalisasi dari penguasa semakin nyata, dengan terkuaknya satu persatu bukti dari kasus Misbakhun . fakta hukum bebas murni pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus Misbakhun di Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Letter of Credit (L/C) fiktif perusahaan milik Misbakhun di Bank Century diduga sebagai bukti kriminalisasi hukum penguasa terhadap mantan anggota Komisi III DPR RI itu. "Logika bahwa kasus Misbakhun telah dikriminalisasi oleh penguasa menjadi masuk akal. Sebab, dengan fakta hukum PK bebas murni di MA, dia bisa bilang bahwa proses hukum yang menimpanya itu merupakan kriminalisasi melalui rekayasa hukum," kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk saat dihubungi di Jakarta. Bahkan, dalam akun twitternya, dia mengatakan bahwa "Putusan bebas murni ting
Baca selengkapnya

Dukungan Untuk Misbakhun Terus Bergulir Dari Koleganya Di DPR

Gambar
Anggota Komisi XI DPR,Mukhamad Misbakhun (Kiri) | AKURAT.CO/Handaru M Putra Bergulirnya dukungan terhadap kasus Misbakhun dari puluhan koleganya di DPR tak lepas dari latar belakang kasus yang dituduhkan terhadapnya, pasalnya banyak yang menduga adanya manuver politik dari rezim saat itu dibalik kasus Misbakhun ini. Dukungan tentu tak akan diberikan apabila kasusnya adalah Misbakhun korupsi atau suap.  “Dukungan terhadap kasus Misbakhun mengalir karena proses hukum terhadap dirinya tidak murni karena persoalan hukum. Ada dugaan manuver politik dibaliknya,” ujar pengamat politik Sebastian Salang di Jakarta. Oleh sebab itu, Sebastian tidak heran jika muncul solidaritas dari para anggota DPR terhadap kasus Misbakhun tersebut. Tujuan dari tindakan ini hanya mendorong agar pria asal Pasuruan, Jawa Timur itu diproses secara adil. “Di sini ada proses hukum yang tendensius dan sebetulnya ada upaya pencarian kesalahan inisiator Hak Angket Century. Tidak cuma soal kasu
Baca selengkapnya